SIAK–Pemkab Siak menargetkan pada 2024 angka Stunting di kabupaten Siak turun menjadi 13,79 persen.
“Untuk mencapai target tersebut, Tentu dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak agar target tingkat prevalensi di Kabupaten Siak bisa tercapai.” Hal tersebut di sampaikan Bupati Siak saat Penandatanganan MoU Desa Bebas Api 2022 Kabupaten Siak, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis, (23/6/2022).
”Alhamdulillah, kabupaten Siak pada tahun 2021 berhasil menurunkan angka prevalensi Stunting menjadi 19 persen setelah sebelumnya pada tahun 2019 sempat tinggi sebesar 27,29 persen. Angka ini nomor 2 terendah se-Provinsi Riau setelah di susul kota Pekanbaru 11 persen. Tentu ini patut kita apresiasi, suatu kebanggaan dan ini tidak terlepas kerja keras kita semua,” ucap Bupati Alfedri.
Bupati Alfedri juga menjelaskan angka tersebut diatas berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, secara nasional tingkat prevalensi Stunting di Indonesia berada pada angka 24,4 persen, dimana Presiden mentargetkan prevalensi stunting dalam RPJMN pada tahun 2024 sebesar 13,79 persen dan Provinsi 18 persen.
Ia juga menegaskan tujuan Rembuk Stunting tingkat kabupaten Siak adalah, merupakan satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan Stunting terutama pada daerah fokus stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.
”Kami mengucapkan terimakasih, kepada semua pihak yang turut serta pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten Siak tahun 2022. Kepada Forkopimda, OPD terkait, para camat, penghulu, kepala Puskesmas, forum organisasi, pimpinan CSR, Ketua Tim Pengerak PKK kabupaten Siak dan Dharma Wanita,” kata dia
Mengatasi Stunting dibutuhkan data yang valid, lalu hal yang menjadi persoalan penyebap Stunting, diantaranya rendahnya pemahaman terhadap asupan gizi, serta akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung.
”Namun dari data yang saya terima dari Dinas kesehatan ada 208 posyandu yang tak aktif. Yang aktif hanya 48 posyandu. sebenarnya Ini tugas camat, camat tak pernah turun melihat kegiatan posyandu. Ingatkan kepala puskesmasnya, penghulunya. Ini perlu di petakan, nanti kita buat rapat khusus dengan para camat,” imbuhnya.***
